Re: WRITER'S BLOCK
Maksudnya ngak ada ide? Kalo menurut pendapatku: ide itu jangan dicari, ia pasti akan datang dengan sendirinya di saat-saat tertentu kalau kau menginginkannya, jadi selalu bawa buku kecil dan alat tulis ke mana pun! Kalau perlu catat semua hal menarik yang kamu temukan!
Kalo bingung tentang hal yang menarik? Kadang sesuatu yang biasa bisa dibuat jadi menarik. Dulu saya pernah nyatat tentang petir saat hujan(topik biasa) di kelas. Catat saja warna petirnya, reaksi orang-orang di kelas, reaksi guru, reaksi kamu, jadi kalau suatu saat kamu nulis tentang hal yang berhubungan dengan kejadian yang bersangkutan pasti jauh lebih hidup dan detail.
Re: WRITER'S BLOCK
Ini udah pernah dibahas di thread lain. Bagaimana cara kita mengatasi macet ide (saya lupa judul threadnya apa).
Kalau saya pribadi baiasanya refreshing kalau lagi kena writer's block. Nonton film, baca buku, senang-senang, memanjakan diri sekaligus mencari inspirasi.
Ada buku yang mengatakan kalau writer's block itu sebetulnya nonsense. Seorang penulis seharusnya nggak mungkin mengalami kehilangan ide. Kehilangan ide berarti dia akan berhenti untuk menulis. Dan berhenti menulis bagi seorang penulis adalah suatu hal yang sangat aneh. Kalau berhenti menulis maka bukan penulis namanya. dipikir-pikir, pendapat buku itu ada benarnya juga.
Sebetulnya ide bisa didapat dari mana saja. Dari sekeliling kita, dari cerita lain, dari pengalaman, dari film, bahkan hanya dari beberapa kata juga bisa membentuk sebuah ide. Tapi saya sendiri masih belum bisa melakukan seperti apa yang ditulis oleh penulis buku itu. Pada kenyataannya saya juga masih sering mengalami writer's block.
Kalau menurut yang lain bagaimana?
Re: WRITER'S BLOCK
Cara paling ampuh:
1. Tidur!!!
2. Main Game
3. Banyak banyaklah beribadah
4. NGisenging orang
5. sering sering nongkrong di toileet
7. Makan
8. Melamun
9. belajar
10. Baca...baca...baca...dan baca...
Geto!!!
Re: WRITER'S BLOCK
writer block lebih bersifat psikologis. hal yang wajar terjadi. hal ini berkaitan dengan rasa jemu. saya (walopun jujur, masih belum bisa disebut penulis pro), juga sering mendapati hal ini. tiba2 aja blank... berbagi pengalaman mengatasinya adalah:
1. istirahat total - bikin target - 3 bulan. di k.com saya ni bolak-balik kayak ingus teritung 4x saya lakukan ini, atau
2. cari nuansa baru menulis. jika selama ini nulis roman, coba sekali nulis sesuatu yang bagimu gebrakan. cth: saya menantang diriku untuk buat cerita scifi, atau
3. menulis aja trus... temanya : iseng. cek account saya, dan akan ditemui berjibun karya iseng. sungguh, jika aku mulai iseng berkarya, berarti aku sedang blocked.
rekom saya adalah no.2 dan 3, saya sendiri sedang happy2nya karena akhirnya kini ada ide yg pasti akan digarap serius sampai kelar.
selamat mencoba. Re: WRITER'S BLOCK
eh iya. itu tadi cara mengatasinya. namun ... ada cara mencegahnya. jika kamu bisa mengaplikasikan ini, kamu ga bakalan tuh virus.
----- sebelum berkarya, buatlah target. tiap minggu harus 3 cerpen/ bab. -- kerangka karangan harus tergambar jelas, agar ide tidak ter block di kemudian hari -- dan biasakan punya waktu rutin menulis -----
Re: WRITER'S BLOCK
Cara lepas dari writer's block.....
PAKSAKAN diri untuk tetap menulis!
Kenapa?
Karena pada dasarnya, writer's block muncul karena kita jenuh melakukan hal yang sama secara terus-menerus (berkutat di depan komputer, mengkhayal, menuangkan apa yang ada dalam khayalan itu, dan menyinkronkan yang telah tertulis dengan sang khayalan butanya). Dan hal yang sama itu meleahkan. Dan hal melelahkan bikin jenuh. Tapi kalau kejenuhan itu kita dengarkan/manjakan akan jadi keterusan. Pada akhirnya, kita hanya akan jadi penulis yang selalu meyerah pada mood!!
Percayalah, asal itu dilakukan, writer's block hanya akan terjadi selama 10 menit awal kamu menulis. Selanjutnya, tanpa kamu sadari sudah larut dalam cerita yang kamu tulis.
Daalam hal ini, rehat tetap perlu dilakukan. Seperlunya saja, sebatas menghindari rasa jenuh agar tidak bermetamorfosis jadi stres. Tapi memaksakan diri menulis tetap nomor saatu, demi membunuh musuh utama penulis, yakni KEMALASAN.
Re: WRITER'S BLOCK
aku kok gak terlalu percaya tuh kalo kita mentok nulis karena tidak ada ide. aku yakin bahwa sebenarnya ide itu ada, walaupun kecil dan kelihatannya kurang bersinar. yang terjadi kemudian adalah kita MALAS untuk berpikir mengolah ide yang kecil itu jadi lebih besar, dan MALAS untuk menuliskannya.
jadi kalo kemudian kita mentok, jangan salahkan si writer's block tersebut, yang terlalu abstrak buat didefinisikan, tapi sederhana saja, salahkan KEMALASAN kita.
Re: WRITER'S BLOCK
Saya gak setuju sama Villam. Kebutuntuan ide itu selalu ada, bukan karena malas. Mungkin Villam belum pernah dalam kondisi terdiam di depan komputer selama berjam-jam tetapi tidak dapat mengetik satu katapun.
Hal itu sering terjadi pada penulis yang memiliki banyak tekanan deadline, dan juga tuntutan kualitas karyanya. Jadi ide itu ada, tetapi bertubrukan. Ini yang membuat terjadinya Writer's Block.
hehe... oke deh, aku mau kenalan sama orang yang BENER-BENER bisa bengong duduk di depan komputer gak ngapa-ngapain kayak patung. hahahah...
hayo siapa yang bener-bener bisa kayak git? ngacung! heheh...
yang ada juga biasanya setelah beberapa menit kita merasa sedang didatangi writer's block, kemudian segera mengalihkan perhatian dengan baca-baca, buka internet, browsing, chatting, atau bahkan maen game. semua dilakukan dengan alasan karena mentok gak ada ide. jangan meremehkan otak kita yang sudah penuh dengan berkah itu ah... ide itu ada di sana, kitanya aja yang malas mengolah dan menulis.
writer's block itu mitos yang dibuat-buat karena kita malas. obat yang paling manjur adalah mencoba FOKUS kembali, dan bangkitkan lagi MOTIVASI menulis. semakin jauh kita melepaskan diri dari dunia tulis menulis, walaupun awalnya niatnya hanya sementara, biasanya hasilnya akan lebih fatal, karena kita jadi lebih sulit lagi untuk mulai menulis.
heheheh... silakan ditentang pendapat ini.
udah lama aku gak ikutan rame-rame di forum.
Re: WRITER'S BLOCK
chibifrozen wrote:
terus gimana, klo lagi nulis udah selesai..tpi belon disimpen...ilang deh..
cemana cara ngembaliin idenya??? sama juga??
tadi ane paksain tap ga ngaruh, jadi kesal ndiri..ilang dah mood buta nulisnya..(lengkap sudah!!)
kalau gitu, kupikir idenya sama sekali ndak ilang, hanya ceritamu saja yang ilang
idenya masih nemplok di kepala. Iya kan???
Re: WRITER'S BLOCK
Mungkin ga cuman males, tapi kita sendiri terlalu menilai ide kita sebelum ditulis.
Misal: Mau nulis tapi ada suara di belakang kepala yang bilang kalo ide kita itu jelek, ato pasaran, ato alasan jelek lainnya. Jadinya kita terlalu menilai ide kita sebelum ditulis.
Agnostik Ajah Deh Gue
Gue pernah menyinggung ginian dan forum nyaris secara aklamasi meniadakan apa itu _writer's block_. Gue gak bisa bilang gak ada, karena selalu ada perdebatan antara miss_worm dan dian_k di atas. Gue hanya bisa ngomong, _writer's block_ adalah konsep yang tak terdefinisikan dengan baik, bahkan di wikitercinta.
Namun pertunjukan belum--dan tidak boleh--selesai. Gue ndiri sok-sok'an memformulasikan cara tertentu dalam mengulik bikinan gue, yang jauh lebih simplistik dan naif dibanding kiatnya john.koen di atas, dan mungkin gak bisa dipake di genre yang gak gue pahami. Di situ, _writer's block_, secara eksternal, adalah ketidaktepatan jadwal untuk tiap langkah sebagaimana disebutkan Super_x; yang secara internal sangat mungkin berwujud 'kemalasan'-nya villam, tidak lebih. Untuk itu, rehat totalnya Super_x rasa-rasanya bikin otot tambah loyo.
lha justru itu, kenalin dulu apa sebenernya masalah kita yang bikin kita gak bisa nulis. jangan serta merta menuduh bahwa otak kita kosong dan gak ada apapun yang bisa ditulis dari sana. kalo emang ada masalah lain, ya beresin dulu itu.
lalu, serius, cobalah untuk fokus, benar-benar fokus:
misalnya kayak sekarang, aku lagi coba nulis...
'aku bingung'
'kosong'
'gak ada yang bisa kutulis hari ini'
'aku memang bodoh'
'tolol'
'atau sebenarnya cuman malas?'
'padahal apa yang mesti kutulis hari ini'
'oh si tokoh cowok itu ya?'
'mestinya apa yang dia pikirin pas ngeliat ceweknya di tebing, kebingungan?'
'apa yang sedang dilihat cewek itu?'
'sang saingan'
'mereka sedang bertatapan, dengan penuh sayang?'
'lalu, si cowok mesti ngomong apa?'
'bilang bahwa: oke aku menyerah?'
'atau, mendingan kudorong si cowok itu dari atas tebing?'
dst dst dst...
buset gue lagi bikin apa di sini yak?
skip to main |
skip to sidebar
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi
Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, antara lain menyusun dan menetapkan
pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden antara lain meliputi pendaftaran bakal pasangan
calon dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden;
c. bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut
menyatakan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda, diatur oleh
Komisi Pemilihan Umum;
d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan
huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan BAB III dan
BAB IV Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut,
perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;- 3 -
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan
Umum dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009
tentang Penetapan Jadual, Tahapan, dan Program
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman
Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan
Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon
Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
26 Tahun 2009;
Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/
Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor
Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009
sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 208/SK/KPU/Tahun 2008.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12
April 2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.- 4 -
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden
dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,
adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota.
5. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang
bersifat tetap dan bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.
6. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 sebagaimana diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008
dan telah memenuhi ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008.
7. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih
sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan
calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7.
9. Pimpinan partai politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai
politik atau sebutan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
10. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama
partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berwenang
membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas
pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
Pasal 2
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.- 5 -
Pasal 3
Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman kepada asas :
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib penyelenggaraan Pemilu;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.
BAB II
PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 4
Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
c. tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara;
g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;
h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. terdaftar sebagai pemilih;
k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan
kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan
dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi;
l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua)
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
m. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945;- 6 -
n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung
dalam G.30.S/PKI;
r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara
Republik Indonesia.
Pasal 5
(1) Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu taat menjalankan kewajiban
agamanya.
(2) Pemenuhan syarat tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu
tidak pernah menjadi warga negara asing selain warga negara Republik
Indonesia atau tidak pernah memiliki dua kewarganegaraan atas kemauan
sendiri.
(3) Pemenuhan syarat tidak pernah mengkhianati negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, yaitu tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak
pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk
mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4) Pemenuhan syarat bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dmaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu termasuk
Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran
pasangan calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan harus melengkapi
persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia
setempat.
(5) Pemenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat
antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.
(6) Apabila dalam 5 (lima) tahun terakhir bakal pasangan calon tidak sepenuhnya
atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf k, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi wajib
pajak.- 7 -
(7) Pemenuhan syarat belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil
Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, yaitu calon bersangkutan
belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa
jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, meskipun masa
jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.
(8) Pemenuhan syarat setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 huruf m,
didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau para
pimpinan gabungan partai politik.
(9) Pemenuhan syarat tidak dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, tidak dikenakan bagi calon
yang pernah dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik.
(10) Pemenuhan syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam G.30.S/PKI sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 huruf q,
termasuk bagi anggota organisasi terlarang lainnya menurut peraturan
perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Pemenuhan syarat pendidikan paling rendah lulus/tamat SMA, MA, SMK,
MAK atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, wajib
dibuktikan dengan melampirkan :
a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah
yang bersangkutan; atau
c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SMA, MA, SMK, MAK
yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor
Departemen Agama Provinsi di wilayah lembaga pendidikan itu berada;
(2) Dalam hal bakal pasangan calon menyerahkan ijazah di atas SMA, MA, SMK,
MAK atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi di perguruan
tinggi negeri yang bersangkutan; atau
b. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi di perguruan
tinggi swasta yang bersangkutan.- 8 -
(3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah
berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan di perguruan tinggi negeri
atau swasta yang baru tersebut disertai surat keterangan dari pimpinan
perguruan tinggi yang bersangkutan bahwa telah terjadi perubahan nama
perguruan tingginya.
(4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi,
maka legalisasi dapat dilakukan di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
(Kopertis)/Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) di
wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.
(6) Apabila sekolah tempat calon menyelesaikan pendidikan tidak beroperasi lagi
atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB
harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen
Agama Provinsi tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
(7) Apabila ijazah atau STTB calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan
pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas
Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi tempat sekolah
itu berdiri.
(8) Apabila ijazah atau STTB calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak
beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti
ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor
Departemen Agama Provinsi tempat sekolah itu berdiri.
(9) Apabila ijazah calon dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di luar negeri, maka
legalisasinya dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau
Departemen Agama Republik Indonesia.
(10) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah atau
STTB yang dimiliki oleh calon di sebagian atau semua jenjang pendidikan
(SD, SMP, dan/atau SMA sederajat) atau diduga palsu, maka laporan tersebut
disampaikan kepada Bawaslu dan selanjutnya disampaikan kepada kepolisian
untuk dilakukan penyelidikan sampai dengan diterbitkannya putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(11) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah atau STTB calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat
pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan
dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
Pasal 7
(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik
sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri
dari jabatannya.- 9 -
(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Ketua
Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa
Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan
dicalonkan menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 8
(1) Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota
yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai
calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus meminta izin kepada
Presiden.
(2) Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati,
walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1,
disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik
sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Pasal 9
Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara dan surat permintaan izin
gubernur dan wakil gubernur serta bupati, wakil bupati, walikota dan wakil
walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan pasal 8, disampaikan kepada
KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan
calon Presiden atau Wakil Presiden paling lambat pada saat pendaftaran bakal
pasangan calon.
BAB III
TATA CARA PENENTUAN DAN PENGUSULAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 10
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
secara berpasangan sebagai satu kesatuan.
Pasal 11
Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta
Pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh
lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.- 10 -
Pasal 12
(1) KPU menetapkan penentuan jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Keputusan KPU.
(2) Penentuan jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara mengalikan angka 20 % (dua puluh perseratus) dengan jumlah
kursi DPR sebanyak 560 kursi sehingga menghasilkan 112 (seratus dua belas)
kursi.
(3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
pimpinan partai politik sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.
Pasal 13
(1) Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, didasarkan pada :
a. Hasil perolehan kursi tiap Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR yang
ditetapkan oleh KPU, tercantum dalam dokumen Model E DPR.
b. Hasil perolehan suara sah tiap Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR
yang ditetapkan KPU, tercantum dalam dokumen Model DD DPR.
Pasal 14
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan :
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR; atau
b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR dengan partai politik yang
memiliki suara sah tetapi tidak memiliki kursi di DPR; atau
c. Gabungan Partai Politik yang memperoleh suara sah tetapi tidak memilikii
kursi di DPR.
Pasal 15
(1) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang memiliki kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal
pasangan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi partai
politik atau gabungan partai politik tersebut sehingga memenuhi persyaratan
minimal sebanyak 112 (seratus dua belas) kursi.
(2) Persyaratan perolehan kursi DPR paling sedikit 112 (seratus dua belas) kursi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada perolehan kursi
Partai Poltik dalam Pemilu Anggota DPR, yang dibuktikan dengan surat
keterangan KPU sesuai dokumen Model E DPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf a.- 11 -
(3) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang
memiliki kursi di DPR dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, pemenuhan persyaratan
pengajuan bakal pasangan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan
perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/
menetapkan jumlah suara paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus)
dikalikan dengan jumlah suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota
DPR.
(4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang
tidak memiliki kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c,
pemenuhan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dilakukan dengan
cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan
menghitung/menetapkan jumlah suara paling sedikit 25 % (dua puluh lima
perseratus) dikalikan dengan jumlah suara sah secara nasional dalam Pemilu
Anggota DPR.
Pasal 16
(1) Penentuan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal
partai politik bersangkutan.
(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk
melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon.
(3) Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu)
pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau
musyawarah gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan
terbuka.
(4) Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam 1 (satu)
pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh partai politik atau
gabungan partai politik lainnya.
(5) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal
pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal
pasangan calon, tidak dapat menarik dukungannya.
(6) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungannya
terhadap bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah
pendaftaran pasangan calon, penarikan dukungan tersebut dinyatakan tidak
sah.
Pasal 17
(1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
a. Kesepakatan antar-Partai Politik;
b. Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan
Pasangan calon.- 12 -
(2) Kesepakatan antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dinyatakan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan gabungan
Partai Politik, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau
sebutan lain atau para Ketua Umum dan para Sektretaris Jenderal gabungan
Partai Politik atau sebutan lain.
(3) Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan secara
tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan
Partai Politik atau Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain dengan bakal
pasangan calon.
BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
Pasal 18
(1) KPU menyampaikan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon kepada
pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat nasional paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU selama masa pendaftaran.
(3) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib hadir
pada saat pendaftaran.
(4) Apabila salah seorang calon atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftaran yang disampaikan partai
politik atau gabungan partai politik tidak dapat diterima, kecuali
ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
(5) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil
Pemilu Anggota DPR.
Pasal 19
Dalam pendaftaran bakal pasangan calon, KPU bertugas :
a. menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau
gabungan partai politik.
b. Mencatat dalam buku registrasi :
1) nama bakal pasangan calon;
2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
3) nama, alamat, nomor telepon dan facsímile partai politik atau gabungan
partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon.- 13 -
c. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi syarat pengajuan calon dan
syarat calon.
d. Menerima surat keputusan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai
Politik tentang susunan Tim Kampanye pasangan calon.
e. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan
calon dari partai politik atau gabungan partai politik.
Pasal 20
(1) Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal
pasangan calon ke KPU, wajib menyerahkan :
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris
Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibubuhi cap partai
politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, dengan
menggunakan formulir Model B-1 PPWP;
b. surat pernyataan kesepakatan tertulis antar partai politik yang
bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon yang
ditandatangani oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal
Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai cukup,
dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP;
c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang
dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris
Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas
meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP;
d. surat pernyataan kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau
gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon yang
ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain,
atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik
yang bergabung atau sebutan lain serta pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3), di atas meterai
cukup, dengan menggunakan formulir Model B-4 PPWP.
e. Surat pernyataan tentang kesediaan bakal calon yang bersangkutan
diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden
secara berpasangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan
formulir Model B-5 PPWP;
f. Surat pernyataan bakal Pasangan calon tidak akan mengundurkan diri
sebagai pasangan calon yang ditandatangani oleh pasangan calon, di
atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-6 PPWP;- 14 -
g. Surat pernyataan mengenai pengunduran diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang dibuat
dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas
bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-7 PPWP;
h. Surat keputusan pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik
tentang susunan tim kampanye pasangan calon yang ditandatangani
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para
Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang
bergabung atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-8
PPWP;
i. Bukti nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu)
bank, dengan menggunakan formulir Model B-9 PPWP;
j. Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,
dengan menggunakan formulir Model B-10 PPWP;
(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib
dilengkapi dengan bukti pemenuhan syarat calon yang terdiri atas :
a. Surat pernyataan bahwa calon bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas
kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-1
PPWP;
b. Surat keterangan bahwa calon adalah warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan
menggunakan formulir Model BB-2 PPWP;
c. Surat keterangan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia bahwa
calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dengan menggunakan
formulir Model BB-3 PPWP.
d. Surat pernyataan bahwa calon belum pernah menjabat sebagai Presiden
atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam waktu yang
sama, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di
atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-4
PPWP;
e. Surat rekomendasi dan jaminan di atas kertas bermeterai cukup bahwa
calon telah menunjukan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-
cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani oleh
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik, dengan menggunakan
formulir Model BB-5 PPWP;- 15 -
f. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik
Indonesia bahwa calon tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat lainnya, dan tidak
terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI, dengan menggunakan
formulir Model BB-6 PPWP;
g. Surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan
narkoba, dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU, yang
dilengkapi dengan lampiran lengkap hasil pemeriksaan, dengan
menggunakan formulir Model BB-7 PPWP;
h. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal calon yang diketahui Camat setempat,
dengan menggunakan formulir Model BB-8 PPWP;
i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
j. Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia;
k. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan
pribadi calon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan
menggunakan formulir Model BB-9 PPWP;
l. Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS tempat tinggal
calon yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model BB-10
PPWP;
m. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak
memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan
hukum yang menajdi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan
negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-11 PPWP;
n. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan
menggunakan formulir Model BB-12 PPWP;
o. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, dan
tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda
bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;- 16 -
p. Daftar riwayat hidup, profil singkat dan rekam jejak calon yang dibuat dan
ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau
gabungan partai politik dengan menggunakan formulir, Model BB-13
PPWP;
q. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi
oleh instansi yang berwenang;
r. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP;
s. Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan latar belakang
warna putih, dan pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih masing-masing
4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, beserta
softcopynya;
t. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat
ditarik kembali yang dibuat oleh calon di atas meterai cukup, yang
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia apabila calon adalah
Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan
Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasiona Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan formulir Model BB-14
PPWP.
u. Surat pernyataan permintaan izin yang disampaikan kepada Presiden
/Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, apabila calon menjabat
sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wakil bupati/walikota,
dan wakil walikota, dengan menggunakan formulir Model BB-15 PPWP.
(3) Surat pernyataan/keterangan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam rangkap 3
(tiga) dengan ketentuan 1 (satu) berkas dokumen asli dan 2 (dua) berkas
dalam bentuk salinan atau fotokopi yang wajib dilegalisasi oleh pimpinan
Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau instansi/lembaga yang
berwenang menerbitkan dokumen tersebut, kecuali hasil pemeriksaan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.
Pasal 21
(1) Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dimasukkan dalam map, dan pada bagian luar map ditulis dengan huruf
kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai
politik yang mencalonkan.- 17 -
(2) KPU memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai
politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye, dan
tanda terima tersebut bukan merupakan bukti telah diterimanya pasangan
calon sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 22
(1) Pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf g, hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa
Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah.
(2) KPU meminta kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar :
a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan
KPU.
b. mengusulkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk
melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
KPU.
(3) KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kepada rumah sakit pemerintah
sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon.
(4) KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, kepada pimpinan partai politik atau
gabungan pimpinan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani
dan jasmani.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh
rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU sebagai bukti kebenaran
kelengkapan persyaratan calon.
(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final, yaitu
tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah
sakit lain sebagai pembanding.
Pasal 23
Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, dapat
dibentuk secara berjenjang, dari tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tingkat Nasional, didaftarkan kepada KPU;
b. Tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
c. Tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota.- 18 -
BAB V
TATA CARA VERIFIKASI PERSYARATAN
BAKAL PASANGAN CALON
Pasal 24
(1) KPU setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, segera melakukan verifikasi persyaratan
administrasi pengajuan calon dan syarat calon, serta dapat melakukan
klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima
masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon tersebut.
(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon, paling lama 4 (empat)
hari sejak diterimanya surat pencalonan.
Pasal 25
(1) Masukan masyarakat terhadap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
pasal 24 ayat (1), hanya berkenaan dengan pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2).
(2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara
tertulis dan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, dilengkapi dengan
nama lengkap dan fotokopi kartu tanda penduduk pengirim.
(3) KPU hanya berwenang melakukan verifikasi kebenaran masukan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 26
(1) Apabila dalam proses verifikasi administrasi terhadap surat pencalonan
ditemukan dokumen partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan
yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, KPU melakukan
penelitian mengenai keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
(2) Keabsahan kepengurusan pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut
yang masih berlaku pada waktu hari pendaftaran pasangan calon oleh partai
politik atau gabungan partai politik tersebut.
Pasal 27
(1) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan
dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik
yang bergabung dan pasangan calon paling lambat pada hari kelima sejak
diterimanya surat pencalonan.- 19 -
(2) Dalam hal persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 belum lengkap atau belum memenuhi syarat, KPU
memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan
Partai Politik yang bergabung dan/atau pasangan calon untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung
dan/atau pasangan calon wajib melakukan perbaikan dan/atau kelengkapan
persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), hanya terhadap jenis berkas yang belum memenuhi syarat atau
tidak lengkap.
(4) Apabila pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang
bergabung dan/atau pasangan calon menyerahkan perbaikan dan/atau
kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon di luar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU berhak menolak
kelengkapan dan/atau perbaikan tersebut.
(5) Pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung
dan/atau pasangan calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau
kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon kepada KPU
paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan
hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) KPU melakukan verifikasi ulang hasil perbaikan dan/atau kelengkapan
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau
kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon.
(7) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan
partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan/atau
pasangan calon, paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil
perbaikan dan/atau kelengkapan bakal pasangan calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
Pasal 28
(1) Dalam hal bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) dan (3), KPU meminta kepada
partai politik dan/atau gabungan partai politik yang bersangkutan untuk
mengusulkan bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.
(2) Pengusulan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta kelengkapan administrasi pencalonannya, dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik
dan/atau gabungan partai politik.- 20 -
(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan
bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.
(4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan
dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada pimpinan partai politik dan/atau gabungan partai
politik dan pasangan calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya
surat pengusulan bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.
Pasal 29
Dalam hal persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik atau gabungan
Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan
calon pengganti.
Pasal 30
(1) Apabila salah satu calon dari bakal pasangan calon atau kedua calon dari
bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari
sebelum KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,
partai politik atau gabungan partai politik yang bakal calon atau bakal
pasangan calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk
mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
(2) Apabila salah satu calon dari bakal pasangan calon atau kedua calon dari
bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat setelah verifikasi yang
dilakukan oleh KPU dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum KPU menetapkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan menyebabkan hanya satu
pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU memberikan kesempatan
kembali kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk
mengusulkan pasangan calon pengganti.
(3) Apabila salah satu calon dari bakal pasangan calon atau kedua calon dari
bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat setelah verifikasi yang
dilakukan oleh KPU dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum KPU menetapkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan masih terdapat sekurang-
kurangnya 2 (dua) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU tidak
memberikan kesempatan kembali kepada partai politik dan/atau gabungan
partai politik untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
(4) Partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) menyampaikan kepada KPU surat pencalonan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 20 paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak salah satu calon atau bakal pasangan calon berhalangan
tetap dan/atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.- 21 -
(5) Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan
calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilarang
mencabut dukungannya sehingga mengakibatkan pemenuhan syarat
pengajuan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi
berkurang.
(6) KPU tidak mengakui keabsahan pencabutan dukungan partai politik dan/atau
gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tetap
berpedoman kepada kesepakatan partai politik dan/atau gabungan partai
politik yang didaftarkan sebelumnya, kendatipun dilakukan penggantian
pasangan calon karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
Pasal 31
(1) KPU melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen administrasi bakal pasangan calon pengganti sebagaimana
dimaksud pada Pasal 30 ayat (4), paling lama 4 (empat) hari sejak bakal
pasangan calon tersebut didaftarkan.
(2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh
KPU, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan
pasangan calon pengganti.
(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan
partai pada hari kelima sejak pengusulan bakal pasangan calon pengganti.
BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
Pasal 32
(1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-
nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi yang
dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
(2) Penetapan nomor urut pasangan calon dilakukan secara undi dalam sidang
pleno terbuka KPU dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, 1 (satu) hari
setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan
partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Badan Pengawas Pemilu,
media massa, dan tokoh masyarakat.- 22 -
(4) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar
calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui kebenaran
penulisan nama lengkap dan gelar pendidikan serta pasfoto yang telah
diserahkan.
(5) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam
rapat pleno terbuka KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun
dalam daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan
dengan keputusan KPU dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan
pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B PPWP.
(6) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menjadi lampiran Keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden .
(7) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon
sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, paling lambat 3 (tiga)
hari setelah berakhirnya penetapan nomor urut pasangan calon dalam sidang
pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(8) Penetapan nama-nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon dan
pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan
(3), bersifat final dan mengikat.
Pasal 33
(1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau
pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32.
(2) Salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya
dan/atau pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik
atau gabungan partai politik yang mencalonkan, tidak dapat mengusulkan
calon pengganti.
(4) Dalam hal pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat pada (2), partai politik
atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan
calon pengganti.
(5) Dalam hal partai politik dan/atau gabungan partai politik menarik calonnya
dan/atau pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
keputusan partai politik dan/atau gabungan partai politik tersebut dinyatakan
tidak sah dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan pasangan calon.- 23 -
(6) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengunduran diri calon atau
pasangan calon tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi
keabsahan penetapan pasangan calon.
BAB VII
PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON
YANG BERHALANGAN TETAP
Pasal 34
(1) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak
penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya kampanye, partai
politik atau gabungan partai politik yang calonnya atau pasangan calonnya
berhalangan tetap, dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti
kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak salah seorang calon atau
pasangan calon berhalangan tetap.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila salah
seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia atau tidak diketahui
keberadaannya yang mengakibatkan calon atau pasangan calon tersebut
tidak dapat menjalankan kewajibannya apabila ditetapkan sebagai pasangan
calon terpilih.
(3) Kondisi berhalangan tetap sebagaimana ayat (2) dibuktikan dengan surat
keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain atau camat setempat,
apabila calon meninggal dunia, atau surat keterangan dari Kepala Kepolisian
Republik Indonesia apabila calon atau pasangan calon tidak diketahui
keberadaannya.
Pasal 35
(1) Pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud
pada pasal 34 ayat (1), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan
syarat calon atau pasangan calon pengganti yang diusulkan.
(2) Dalam pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik dilarang
mencabut dukungannya kepada pasangan calon pengganti yang diajukan.
(3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pencabutan dukungan tersebut
dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap
pasangan calon pengganti.
(4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) hari sejak
pasangan calon pengganti didaftarkan.- 24 -
Pasal 36
(1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih
terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan pasangan calon yang
berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
(2) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada
saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga
jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama
30 (tiga puluh) hari.
(3) Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), partai politik
atau gabungan partai politik yang calonnya atau pasangan calonnya
berhalangan tetap, mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari
sejak calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
(4) Pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat
calon atau pasangan calon pengganti yang diusulkan.
(5) Dalam pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana
dimaksud ayat (3), partai politik atau gabungan partai politik dilarang
mencabut dukungannya kepada pasangan calon pengganti yang diajukan.
(6) Apabila partai politik atau gabungan partai politik melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pencabutan dukungan tersebut
dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap
pasangan calon pengganti.
(7) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lama 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
Pasal 37
(1) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada
saat dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda
tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15
(lima belas) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calonnya
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon
atau pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau
pasangan calon berhalangan tetap.
(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik sampai berakhirnya
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon
pengganti, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara- 25 -
terbanyak urutan berikutnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran pertama sebagai pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua.
(4) Dalam pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana
dimaksud ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik dilarang
mencabut dukungannya kepada pasangan calon pengganti yang diajukan.
(5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pencabutan dukungan tersebut
dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap
pasangan calon pengganti.
(6) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lama 3 (tiga) hari sejak calon atau pasangan calon pengganti didaftarkan.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 38
(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, terlampir dalam peraturan ini.
(2) Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU.
Pasal 39
(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan penerimaan pendaftaran dan
penelitian/verifikasi berkas syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, terlampir dalam
peraturan ini.
(2) Pengadaan formulir penerimaan pendaftaran dan penelitian/verifikasi berkas
syarat pengajuan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh KPU.
Pasal 40
Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar
pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, dijadikan bahan untuk :
a. membuat daftar calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden;
b. membuat surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
c. keperluan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
d. dipasang di tiap TPS/TPSLN pada hari dan tanggal pemungutan suara.- 26 -
Pasal 41
Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU dapat membentuk kelompok
kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU, Departemen Pendidikan Nasional,
Departemen Agama, Departemen Kesehatan/Rumah Sakit Umum milik
pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik
Indonesia, dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
Pasal 42
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dapat dikenakan sanksi
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 43
Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26
Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 44
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2009
Ketua
Ttd.
Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.Jakarta,
Kepada
Nomor : Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Sifat : Segera Di-
Lamp : Jakarta
Perihal : Pendaftaran pasangan bakal
calon Presiden dan Wakil
Presiden Pemilu 2009.
Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, dan sesuai jadwal tahapan
pencalonan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2009,
bersama ini kami Partai Politik atau gabungan Partai Politik *)
menyampaikan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden atas nama :
1. Bakal calon Presiden : ...................................................
2. Bakal calon Wakil Presiden : ...................................................
Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2009, bersama ini
pula kami lampirkan berkas syarat pengajuan bakal calon dan syarat
bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.
Demikian surat pendaftaran ini diajukan, dengan permohonan
agar dapat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009.
Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Jakarta, ...........................2009
Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/
Gabungan Partai Politik *)
Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai ...........................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Cap
Materai- 2 -
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
Cap
Cap
Cap
Cap1 3 4 5
CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Ditetapkan di ……………………….
pada tanggal ………………….2009
2
Ketua
Prof DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.
PAS FOTO PASANGAN
CALON
PRESIDEN WAKIL
PRESIDEN
DAFTAR CALON
PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI
POLITIK YANG MENGAJUKAN
PASANGAN CALON
NO.
NAMA PASANGAN CALON
Anggota Anggota
SRI NURYANTI, S.IP, MA Prof. DR. SYAMSULBAHRI, M.S
Dra. ANDI NURPATI, M.Pd Drs. H. ABDUL AZIZ, MA.
I. GUSTI PUTU ARTHA, SP, M.Si Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
4 X 6
cm
Model B PPWPNama Lengkap Calon Presiden : ………………………………………………………………………….
Nama Lengkap Calon Wakil Presiden : ………………………………………………………………………….
ADA TIDAK ADA
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
TANDA TERIMA
Diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik *):
1. Partai …………………………………………………………………………………
2. Partai …………………………………………………………………………………
3. Partai …………………………………………………………………………………
4. Partai …………………………………………………………………………………
5. Partai …………………………………………………………………………………
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden :
Surat pernyataan bakal Pasangan calon tidak akan mengundurkan
diri sebagai pasangan calon yang ditandatangani oleh pasangan
calon, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-
6 PPWP
Surat pernyataan mengenai pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas
kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-7
PPWP
Surat keputusan pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik
tentang susunan tim kampanye pasangan calon yang ditandatangani
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh
para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang
bergabung atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-
8 PPWP
NO. KETERANGAN
surat pernyataan kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau
gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon yang
ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan
lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai
Politik yang bergabung atau sebutan lain serta pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3),
di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-4
PPWP
Surat pernyataan tentang kesediaan bakal calon yang bersangkutan
diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil
Presiden secara berpasangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh
calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan
menggunakan formulir Model B-5 PPWP
surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan
para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibubuhi
cap partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan,
dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP
surat pernyataan kesepakatan tertulis antar partai politik yang
bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon yang
ditandatangani oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal
Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai
cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP
surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang
dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para
Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain,
di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3
PPWP
BERKAS PENDAFTARAN PERSYARATAN PENGAJUAN CALON DAN SYARAT CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
STATUS
JENIS BERKAS
MODEL BA
PPWP1 2 3 4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
20
21
22
23
24
5
Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan
pribadi calon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan
menggunakan formulir Model BB-9 PPWP
Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS tempat
tinggal calon yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir
Model BB-10 PPWP
Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak
memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan
hukum yang menajdi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan
negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-11
PPWP
Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP
Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian
Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah mengkhianati negara,
tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat
lainnya, dan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI,
dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP
Surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil
presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara
menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba, dari rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk oleh KPU, yang dilengkapi dengan lampiran
lengkap hasil pemeriksaan, dengan menggunakan formulir Model BB-
7 PPWP
- 2 -
Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007, dengan menggunakan formulir Model B-10 PPWP
Surat pernyataan bahwa calon bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan
di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir
Model BB-1 PPWP
Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon yang diketahui Camat
setempat, dengan menggunakan formulir Model BB-8 PPWP
Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara
Indonesia
Surat keterangan bahwa calon adalah warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP
Surat keterangan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
bahwa calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dengan
menggunakan formulir Model BB-3 PPWP
Surat pernyataan bahwa calon belum pernah menjabat sebagai
Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
waktu yang sama, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan
formulir Model BB-4 PPWP
Surat rekomendasi dan jaminan di atas kertas bermeterai cukup
bahwa calon telah menunjukan kesetiaan kepada Pancasila sebagai
dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat
dan ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai
Politik, dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP
Bukti nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1
(satu) bank, dengan menggunakan formulir Model B-9 PPWP1 2 3 4
25
26
27
28
29
30
31
Yang Menyerahkan Berkas
Nama Lengkap : ……………………………………………………………….. : ………………………………..
Jabatan Dalam : ……………………………………………………………….. : ………………………………..
Partai Politik
Tanda tangan : ………………………………………………………………. : ………………………………..
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
5
Jakarta, Mei 2009
- 3 -
Nama Lengkap
Tanda tangan
Jabatan
Petugas Penerima Pendaftaran
Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan latar
belakang warna putih, dan pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih
masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang
bersangkutan, beserta softcopynya
Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat
ditarik kembali yang dibuat oleh calon di atas meterai cukup, yang
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia apabila calon adalah
Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi,
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasiona
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan
formulir Model BB-14 PPWP
Surat pernyataan permintaan izin yang disampaikan kepada Presiden
/Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, apabila calon menjabat
sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wakil
bupati/walikota, dan wakil walikota, dengan menggunakan formulir
Model BB-15 PPWP
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon,
dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama
calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib
pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
Daftar riwayat hidup, profil singkat dan rekam jejak calon yang
dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan
partai politik atau gabungan partai politik dengan menggunakan
formulir, Model BB-13 PPWP
Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan
formulir Model BB-12 PPWPNama Lengkap Calon Presiden :………………………………………………………………………….
Nama Lengkap Calon Wakil Presiden : ………………………………………………………………………….
MS TMS
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
surat pernyataan kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau
gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon yang
ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan
lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai
Politik yang bergabung atau sebutan lain serta pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3),
di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-4
PPWP
surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan
para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibubuhi
cap partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan,
dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP
surat pernyataan kesepakatan tertulis antar partai politik yang
bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon yang
ditandatangani oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal
Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai
cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP
surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang
dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para
Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain,
di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3
PPWP
3. Partai …………………………………………………………………………………
Surat pernyataan tentang kesediaan bakal calon yang bersangkutan
diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden
secara berpasangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan
formulir Model B-5 PPWP
5
Bukti nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1
(satu) bank, dengan menggunakan formulir Model B-9 PPWP
Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007, dengan menggunakan formulir Model B-10 PPWP
Surat pernyataan bakal Pasangan calon tidak akan mengundurkan diri
sebagai pasangan calon yang ditandatangani oleh pasangan calon, di
atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-6 PPWP
Surat pernyataan mengenai pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas
kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-7
PPWP
Surat keputusan pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik
tentang susunan tim kampanye pasangan calon yang ditandatangani
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh
para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang
bergabung atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-
8 PPWP
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN CALON DAN SYARAT CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
4. Partai …………………………………………………………………………………
5. Partai …………………………………………………………………………………
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden :
Diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik *):
1. Partai …………………………………………………………………………………
2. Partai …………………………………………………………………………………
NO. JENIS BERKAS STATUS KETERANGAN
MODEL BA-1
PPWP1 2 3 4
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
20
21
22
23
24
25
26
27
5
Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan
pribadi calon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan
menggunakan formulir Model BB-9 PPWP
Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS tempat
tinggal calon yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir
Model BB-10 PPWP
Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak
memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan
hukum yang menajdi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan
negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-11
PPWP
Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP
Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian
Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah mengkhianati negara,
tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat
lainnya, dan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI,
dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon,
dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama
calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib
pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
Daftar riwayat hidup, profil singkat dan rekam jejak calon yang
dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan
partai politik atau gabungan partai politik dengan menggunakan
formulir, Model BB-13 PPWP
Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon yang diketahui Camat
setempat, dengan menggunakan formulir Model BB-8 PPWP
Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara
Indonesia
Surat keterangan bahwa calon adalah warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP
Surat keterangan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
bahwa calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dengan
menggunakan formulir Model BB-3 PPWP
Surat pernyataan bahwa calon belum pernah menjabat sebagai
Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
waktu yang sama, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan
formulir Model BB-4 PPWP
Surat rekomendasi dan jaminan di atas kertas bermeterai cukup
bahwa calon telah menunjukan kesetiaan kepada Pancasila sebagai
dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat
dan ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai
Politik, dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP
Surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil
presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara
menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba, dari rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk oleh KPU, yang dilengkapi dengan lampiran
lengkap hasil pemeriksaan, dengan menggunakan formulir Model BB-
7 PPWP
- 2 -
Surat pernyataan bahwa calon bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di
atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model
BB-1 PPWP1 2 3 4
28
29
30
31
Mengetahui :
Komisi Pemilihan Umum
Nama Lengkap : ………………………………………… : ………………………………..
Jabatan : ……………………………………….. : ………………………………..
Tanda Tangan : ……………………………………….. : ………………………………..
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
5
Tanda tangan
Jakarta, Mei 2009
Verifikator
Nama Lengkap
Jabatan
Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat
ditarik kembali yang dibuat oleh calon di atas meterai cukup, yang
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia apabila calon adalah
Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi,
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasiona
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan
formulir Model BB-14 PPWP
Surat pernyataan permintaan izin yang disampaikan kepada Presiden
/Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, apabila calon menjabat
sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wakil
bupati/walikota, dan wakil walikota, dengan menggunakan formulir
Model BB-15 PPWP
- 3 -
Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan
formulir Model BB-12 PPWP
Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan latar
belakang warna putih, dan pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih
masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang
bersangkutan, beserta softcopynyaSURAT PENCALONAN
Nomor :
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta ketentuan Pasal
21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009,
bersama ini diajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai ……………….…………………… atau gabungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) :
1. Partai …………………….…………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. kursi/suara dan
2. Partai ………………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. kursi/suara dan
3. Partai ………………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ….….. kursi/suara dan
4. Partai ………………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. kursi/suara dan
5. Partai ………………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. kursi/suara.
dengan jumlah keseluruhan kursi/suara sah *) ………………………………………. Kursi/suara*).
Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan :
1. Calon Presiden : …………………………………………………………………………………………....
2. Calon Wakil Presiden : …………………………………………………..…………………………………………
Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan pasangan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 42
Tahun 2008 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009.
Jakarta, ...........................2009
Dewan Pimpinan Pusat/
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Cap
MODEL B-1
PPWP- 2 -
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
Cap
Cap
Cap
CapSURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) :
1. Partai ………………………………………………………………………………………..……………………… dan
2. Partai ……………………………………………………………………………………..………………………… dan
3. Partai ………………………………………………………………………………..……………………………… dan
4. Partai ………………………………………………………………………………..……………………………… dan
5. Partai …………………………………………………………………………….………………………………………...
secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat
Pencalonan (Model B-1 PPWP).
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c Undang-
undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden serta Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf b
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009.
Jakarta, ...........................2009
Dewan Pimpinan Pusat/
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik *)
Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
MODEL B-2
PPWP
Cap
Materai- 2 -
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
Cap
Cap
Cap
CapSURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/gabungan
Dewan Pimpinan Pusat *) Partai Politik :
1. Partai …………………………………………………………………………………………….………………… dan
2. Partai ……………………………………………….……………………………………………………………… dan
3. Partai ………………………………………….…………………………………………………………………… dan
4. Partai ……………………………………………………………………………….……………………………… dan
5. Partai …………………………………………………………………………………..………………………………...
menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah
diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama
pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP).
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c Undang-undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta
Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Jakarta, ...........................2009
Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/
Gabungan Partai Politik *)
Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai ...........................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Cap
MODEL B-3
PPWP
Materai- 2 -
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
Cap
Cap
Cap
CapSURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DENGAN
PASANGAN CALON PERSIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau
gabungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik *) :
1. Partai ……………………………………………………………………………………………..……………………………… dan
2. Partai ……………………………………………………………………………………………………..……………………… dan
3. Partai …………………………………………………………………………………………………………..………………… dan
4. Partai ……………………………………………………………………………………………………………………………… dan
5. Partai …………………………………………………………………………………………………………………………………...
dengan nama pasangan calon :
1. Calon Presiden : ………………………………………..……………………………………………………...
2. Calon Wakil Presiden : ………………………………………………………………………………………………...
secara bersama-sama menyatakan :
1. Sepakat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana
dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP).
2. Sepakat untuk menerima pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Persiden, yang
diajukan oleh DPP Partai Politik atau gabungan DPP Partai Politik *) sebagaimana
dimaksud pada angka 1.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 17 ayat (1)
huruf b, ayat (3), dan Pasal 20 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Jakarta, ..............................2009
Dewan Pimpinan Pusat/
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik *)
Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Cap
Materai
MODEL B-4
PPWP- 2 -
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ................................................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Calon Presiden
(……………………………….……)
Calon Wakil Presiden
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
Cap
Cap
Cap
CapSURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN *)
Yang bertanda tangan dibawah ini, :
a. Nama calon : .....................................................................
b. Jenis kelamin : .....................................................................
c. Tempat dan tanggal : .....................................................................
lahir/umur ............................................ / ………….tahun;
d. Alamat tempat tinggal : .....................................................................
.....................................................................
dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan
menjadi calon Presiden/Wakil Presiden *) secara berpasangan dengan calon
Presiden/Wakil Presiden *) yang diajukan oleh Partai …………………………………..…
atau gabungan Partai *) ………………..……………………, Partai …………………..……………...,
Partai ………….……………….….., Partai ……………………..…. dan Partai …………………..………:
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m Undang-
undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden serta Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ……………………………………….
pada tanggal ……………..…………………
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
……………………….......................…………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
MODEL B-5
PPWP
MateraiSURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama calon : ……................................................................. ..
b. Jenis kelamin : ..................................................................... ..
c. Tempat dan tanggal : ..................................................................... ..
lahir/umur ............................................ / ………….tahun;
d. Alamat tempat tinggal : ..................................................................... ..
..................................................................... ..
..................................................................... ..
dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai calon Presiden/calon Wakil
Presiden *) tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f Undang-
undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden serta Pasal 20 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ……………………..……………….
pada tanggal ………………..………………
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
……………....................……………………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
MODEL B-6
PPWP
MateraiSURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama calon : ..................................................................... .
b. Jenis kelamin : ..................................................................... .
c. Pekerjaan : ………………………………………………………………………………….
d. Tempat dan tanggal : ………………………………………………………………………………….
lahir/umur ............................................ / ………….tahun;
e. Alamat tempat tinggal : ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Presiden/Wakil
Presiden *) :
1. Tidak dalam kedudukan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia *);
2. Telah mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *) dan telah memperoleh
persetujuan/keputusan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana bukti terlampir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ……………………..……………….
pada tanggal ………………..………………
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
……………......................……………………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu.
MODEL B-7
PPWP
MateraiMODEL B-8
PPWP
SURAT PERNYATAAN
SUSUNAN TIM KAMPANYE PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT NASIONAL
Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/gabungan Dewan
Pimpinan Pusat *) Partai Politik :
1. Partai …………………………………………………………………………………………….………………… dan
2. Partai ……………………………………………….……………………………………………………………… dan
3. Partai ………………………………………….…………………………………………………………………… dan
4. Partai ……………………………………………………………………………….……………………………… dan
5. Partai …………………………………………………………………………………..………………………………...
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai Politik/gabungan Partai Politik *)
tingkat pusat telah membentuk tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden tingkat nasional berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Politik/gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik*), dengan susunan tim
kampanye sebagaimana terlampir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat
(1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden serta Pasal 19 huruf d, Pasal 20 ayat (1) huruf h dan Pasal 23 huruf
a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009.
Jakarta,................................
Dewan Pimpinan Pusat/
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat *)
Partai Politik
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Cap
Materai- 2 -
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan
Cap
Cap
Cap
CapMODEL B-9
PPWP
SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/gabungan Dewan
Pimpinan Pusat *) Partai Politik :
1. Partai …………………………………………………………………………………………….………………… dan
2. Partai ……………………………………………….……………………………………………………………… dan
3. Partai ………………………………………….…………………………………………………………………… dan
4. Partai ……………………………………………………………………………….……………………………… dan
5. Partai …………………………………………………………………………………..………………………………...
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/
gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik*), telah memiliki rekening khusus
dana kampanye pada satu Bank, sebagaimana bukti terlampir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta
Pasal 9 huruf d dan Pasal 20 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Jakarta,................................
Dewan Pimpinan Pusat/
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat *)
Partai Politik
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Cap
Materai- 2 -
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan
Cap
Cap
Cap
CapVISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
I. Visi
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
II. Misi
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
IV. Program
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Demikian visi, misi dan program yang sungguh-sungguh akan saya
laksanakan apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf e Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf r dan Pasal 20 ayat (1)
huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2009, dan merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional.
Dibuat di ……………….………….………….
pada tanggal ……...…………….…………
Yang membuat pernyataan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Calon Presiden
(……………………………….……)
CalonWakil Presiden
(…………………………………..……)
MODEL B-10
PPWP
MateraiSURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama calon : .....................................................................
b. Jenis kelamin : .....................................................................
c. Pekerjaan : ………………………………………………………………………………..
d. Tempat dan tanggal : .....................................................................
lahir/umur ............................................ / ………….tahun;
e. Alamat tempat tinggal : .....................................................................
.....................................................................
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :
1. sungguh-sungguh bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan
kewajiban agama;
2. berumur ……… tahun, dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. berpendidikan .....................................................................................
dengan bukti foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir dari pejabat yang
berwenang sebagaimana terlampir.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf o,
huruf p, dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 13 huruf a dan
Pasal 4 huruf a, huruf o, huruf p serta Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf j dan
huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ………… ..................... ….
pada tanggal …………………………….….
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
…………….......................…………………….
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
MODEL BB-1
PPWP
MateraiSURAT KETERANGAN
WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa :
a. N a m a : .. ................................................................... ….
b. Jenis kelamin : ..................................................................... ….
c. Tempat dan tanggal : ..................................................................... ….
lahir/umur ………………………………. ./..................tahun;
d. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………….
e. Alamat tempat tinggal : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kewarganegaraan terhadap pasangan
calon Presiden/Wakil Presiden *) atas nama : .................................................
adalah warga negara Republik Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Presiden dan Wakil
Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal
huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Jakarta, ……….....…………….… 2009
Departemen Kehakiman dan HAM
Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum
.……………....................…………………………
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
MODEL BB-2
PPWP
CapSURAT KETERANGAN
Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa :
a. Nama : ..................................................................... ..
b. Jenis kelamin : ..................................................................... ..
c. Tempat dan tanggal : ..................................................................... ..
lahir/umur : ….…. /…………..tahun;
d. Pekerjaan : …………………………..………………………………………………………
e. Alamat tempat tinggal : ..................................................................... ..
..................................................................... ..
berdasarkan hasil pemeriksaan/catatan kepolisian, nama calon Presiden/Wakil
Presiden *) tersebut, dinyatakan terkena/bebas *) narkoba dengan bukti hasil tes
narkoba sebagaimana terlampir.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden *),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i Undang-undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf i
dan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009..
Dibuat di ……………………….…………….
pada tanggal ……………….………………
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
…………………………………………………………………..
Keterangan
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Dilampirkan hasil tes narkoba.
MODEL BB-3.a
PPWP
CapSURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
f. Nama calon : …………………………………………………………………….………….
g. Jenis kelamin : .....................................................................
h. Pekerjaan : ……………………………………………………………………..………..
i. Tempat dan tanggal : .....................................................................
lahir/umur ............................................ .. / ………….tahun;
j. Alamat tempat tinggal : .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai calon Presiden/Wakil
Presiden *) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan
norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden *),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i Undang-undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf i
dan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009..
Dibuat di ……………………………..……….
pada tanggal …………………..………..
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
………………………….............………..
Keterangan
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Dilampirkan hasil tes narkoba.
MODEL BB-3.b
PPWP
MateraiSURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN
ATAU WAKIL PRESIDEN SELAMA DUA KALI
MASA JABATAN YANG SAMA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama calon : …………………………………………………………………….………….
b. Jenis kelamin : .....................................................................
c. Pekerjaan : ……………………………………………………………………..………..
d. Tempat dan tanggal : .....................................................................
lahir/umur ............................................ .. / ………….tahun;
e. Alamat tempat tinggal : .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Presiden/Wakil
Presiden *) belum pernah menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden *) selama
dua kali dalam jabatan yang sama, baik berturut-turut mapun tidak berturut-
turut.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden *),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l dan Pasal 14 ayat (1) huruf h
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden serta
Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf l dan Pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009.
Dibuat di ……………………………..……….
pada tanggal …………………..………..
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
………………………….............………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
MODEL BB-4
PPWP
MateraiMODEL BB-5
PPWP
SURAT REKOMENDASI DAN JAMINAN
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Politik *) merekomendasikan dan menjamin sepenuhnya bahwa :
Calon Presiden :
1. Nama : ..............................................................................
2. Tempat dan tanggal : ..............................................................................
lahir/umur ........................../ .......................tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Pekerjaan : ..............................................................................
5. Alamat tempat tinggal : ..............................................................................
.............................................................................
Calon Wakil Presiden :
1. Nama : ..............................................................................
2. Tempat dan tanggal : .............................................................................
lahir/umur ........................../ .......................tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Pekerjaan : ..............................................................................
5. Alamat tempat tinggal : ..............................................................................
..............................................................................
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menunjukan
sikap/perilaku sebagai perwujudan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar
negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden*) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf m dan Pasal 14 aat (1) huruf i Undang-undang Nomor 42
Tahun 2008 dan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4
huruf m dan Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Jakarta,................................
Dewan Pimpinan Pusat/
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat *)
Partai Politik
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Cap
Materai- 2 -
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan
Cap
Cap
Cap
CapSURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MENGKHIANATI NEGARA, TIDAK PERNAH
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA BERAT
LAINNYA, DAN BUKAN BEKAS ANGGOTA ORGANISASI
TERLARANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA TERMASUK
ORGANISASI MASSANYA, ATAU BUKAN ORANG YANG TERLIBAT
LANGSUNG DALAM G.30.S/PKI
Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa :
f. Nama : ...............................................................................
g. Jenis kelamin : ...............................................................................
h. Tempat dan tanggal : ...............................................................................
lahir/umur ................................................. ….…. /…………..tahun;
i. Pekerjaan : …………………………..……………………………………………………………..
j. Alamat tempat tinggal : ...............................................................................
...............................................................................
berdasarkan hasil pemeriksaan/catatan kepolisian, nama calon Presiden/Wakil Presiden *)
tersebut :
1. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. tidak pernah terlibat dalam gerakan sparatis;
3. tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk
mengubah dasar Negara;
4. tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
5. tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, dan
tindak pidana berat lainnya;
6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI dan
organisasi terlarang lainnya menurut peraturan perundang-undangan.
Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden *), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c, huruf q dan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf l Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal
4 huruf c, huruf i, huruf q serta Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf f Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Dibuat di …………………………………….
pada tanggal ………………..……………
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
…………………………………………………………………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu.
MODEL BB-6
PPWP
CapSURAT KETERANGAN
HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :
a. Nama calon : ..................................................................... …
b. Jenis kelamin : ..................................................................... …
c. Tempat dan tanggal : ..................................................................... ..
lahir/umur ............................................ / ………….tahun;
d. Alamat tempat tinggal : ..................................................................... ..
..................................................................... ..
..................................................................... ..
berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan
kesehatan jasmani atas nama pasangan calon Presiden/Wakil Presiden *)
tersebut, dinyatakan mampu/tidak mampu *) secara rohani dan jasmani
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden/Wakil Presiden. *)
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Presiden dan Wakil
Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 14 ayat (1)
huruf c Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf d dan Pasal 20 ayat (2) huruf g
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009.
………. ……,..…........………….… 2009
Direktur Rumah Sakit Ketua Tim Pemeriksa
......................................... …..…......…………………………..........….
......................................... ….……...............……………………………
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
MODEL BB-7
PPWP
CapSURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL
CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN *)
Kepala Desa/Lurah *).................................................................................................
Kecamatan ............................................Kabupaten/Kota *) .....................................……...
Provinsi ................................................……………………………………………………
Menerangkan bahwa :
Nama : ............................................................................................
Tempat dan tanggal : ............................................................................................
Lahir/umur . ............................. .....……................./.................. tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pekerjaan : .... ............................................................................………
Alamat tempat tinggal :….. ..........................................................................………
. ................................................................................……...;
adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *) …….….…………….……………..
Kecamatan ..................................... .... Kabupaten/Kota *) ….…………………………....
Provinsi ......................................... , dengan Nomor KTP/NIK ……………………….….
Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dan tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf e dan Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
..................................................................
Mengetahui :
KEPALA KECAMATAN
………………………………………
(……………………………….……)
LURAH/KEPALA DESA *)
……………………………………………
(…………………………………..……)
Keterangan:
*) Coret yang tidak diperlukan.
MODEL BB-8
PPWP
Cap CapMODEL BB-9
PPWP
SURAT PERNYATAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama calon : ……. ..................................................................
b. Jenis kelamin : ........................................................................
c. Tempat dan tanggal : ........................................................................
lahir/umur ............................................. / ………….tahun;
d. Alamat tempat tinggal : ........................................................................
........................................................................
........................................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai calon
Presiden/calon Wakil Presiden *) telah menyampaikan laporan harta kekayaaan
pribadi yang saya miliki kepada Komisi Pemberatasan Korupsi, sebagaimana bukti
terlampir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-
undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden serta Pasal 4 huruf f dan Pasal 20 ayat (2) huruf k Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ……………………..……………….
pada tanggal ………………..………………
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
……………....................……………………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
MateraiMODEL BB-10
PPWP
SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
Nomor : ………………………
Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa *) ................................………....
Kecamatan .................................. ….Kabupaten/Kota *) ........................………....
Provinsi ….......................................................................................................
Menerangkan bahwa :
1. Nama :.............................................................................
2. Tempat dan tanggal : ............................................................................
lahir/umur .........................……………/ ......................tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Pekerjaan : ............................................................................
5. Alamat tempat tinggal : ............................................................................
............................................................................
telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara/Tetap/
Tambahan *) di Kelurahan/Desa *) ...................................................................
Kecamatan ............................. ........ Kabupaten/Kota *) ..................................
Propinsi .................................. ......., dengan Nomor Pemilih : ............................
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden*) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf j Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf j dan Pasal 20 ayat (2) huruf
l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009.
.........................................................
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA *) ......................
………………………..………………...........………..
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
.
CapSURAT KETERANGAN
TIDAK DINYATAKAN PAILIT DAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG
Ketua Pengadilan Negeri ………………………………, menerangkan bahwa :
a. N a m a : ……................................................................. …
b. Jenis kelamin : ..................................................................... …
c. Tempat dan tanggal : ..................................................................... ..
lahir/umur ………………../..................tahun;
d. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………..
e. Alamat tempat tinggal : ..................................................................... ..
..................................................................... ..
..................................................................... ..
berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan
calon Presiden/Wakil Presiden *) tersebut, tidak sedang dalam keadaan pailit an
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan
negara.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Presiden dan Wakil
Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, huruf g dan Pasal 14
ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf g, huruf h dan Pasal 20
ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2009.
………. ……,..…………….… 2009
Ketua Pengadilan Negeri
……….....…………………………….
….………...............…………………………
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.
MODEL BB-11
PPWP
CapSURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENJARA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA
PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH
Ketua Pengadilan Negeri ................................... menerangkan bahwa :
a. N a m a : .................................................................. ….
b. Jenis kelamin : .................................................................. .…
c. Tempat dan tanggal : .… .............................................................. ...
lahir/umur ......................................... …… /…………..tahun;
d. Pekerjaan : ……………………………………….……………….……………………..
e. Alamat tempat tinggal : .…………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………….
berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa nama calon Presiden/Wakil Presiden *) tersebut tidak :
1. sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar, berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden *), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
serta Pasal 4 huruf n dan Pasal 20 ayat (2) huruf n dan huruf r Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ……………………………………….
pada tanggal …………………..……………
Ketua Pengadilan Negeri
……………................……………………...
……………….................…………………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
MODEL BB-12
PPWP
CapDAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN *)
1. Nama : …………........................................................…………..
2. Tempat dan Tanggal : …………………………………………………………………….……...………..
Lahir ………………………………………………………………………………………..
3. Alamat tempat tinggal : …………………………………………………………………………………….…
..................................................................………….
4. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. A g a m a : .................................................................….…….…
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami : ..............................................
c. jumlah anak ...........................................orang.
7. Pekerjaan : ............................................................................
............................................................................
8. Riwayat Pendidikan : a. …………………………………….…………………….…….……………...
b. ………………………………….………………………….…………….……
c. …………………………………………………………......................
d. ………………….…………………………………….......................
e. …………………….………………………….…………....................
f. .………………………………………………….…….......................
9. Pengalaman Organisasi.: ........................................................................
........................................................................
........................................................................
10. Pengalamam Pekerjaan : ....………………………….…………………………......................
...………………………….……………………………………………………
….……………………….……………………………………………………..
11. Lain-lain : ..…………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden*) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Tata Cara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
…………………………………………………
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
Yang membuat pernyataan,
………………………..……………………..……….
Materai
MODEL BB-13
PPWP- 2 -
M e n g e t a h u i ,
Dewan Pimpinan Pusat/Gabungan Dewan Pimpinan Pusat *)
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Partai ............................................
Ketua Umum
(……………………………….……)
Sekretaris Jenderal
(…………………………………..……)
Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
Cap
Cap
Cap
Cap
CapMODEL BB-14
PPWP
SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
e. Nama calon : ……. ..................................................................
f. Jenis kelamin : ........................................................................
g. Tempat dan tanggal : ........................................................................
lahir/umur ............................................. / ………….tahun;
h. Jabatan **) : ……………………………………………………………………………………
i. Alamat tempat tinggal : ........................................................................
........................................................................
........................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mengajukan permohonan
pengunduran diri sebagai ……………..……………………….……. **) kepada Presiden, yang
tidak akan saya tarik kembali sebagaimana bukti terlampir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden *),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 7 dan Pasal 20
ayat (2) huruf t Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ……………………..……………….
pada tanggal ………………..………………
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
……………....................……………………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu;
**) Diisi nama jabatan negara.
MateraiMODEL BB-15
PPWP
SURAT PERNYATAAN
PERMINTAAN IZIN DALAM
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama calon : ……. ..................................................................
b. Jenis kelamin : ........................................................................
c. Tempat dan tanggal : ........................................................................
d. lahir/umur ............................................. / ………….tahun;
e. Jabatan **) : ……………………………………………………………………………………
f. Alamat tempat tinggal :.....................................................................
..
........................................................................
........................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota *) dalam pencalonan
Presiden/Wakil Presiden *) telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden/
Menteri Dalam Negeri atas nama Prseiden *), sebagaimana bukti terlampir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden *),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 8 dan Pasal 20
ayat (2) huruf u Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009.
Dibuat di ……………………..……………….
pada tanggal ………………..………………
Yang membuat pernyataan
Calon Presiden/Wakil Presiden *)
……………....................……………………..
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu;
**) Diisi nama jabatan.
Materai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar